admin-itc on February 5th, 2011

Security/ sering dikaitkan dengan satpam. Tapi sebenarnya, mempunyai basis kerja yang jauh lebih luas dari sekadar menjadi satpam. Kalau ingin melihat dalam lingkup yang lebih luas, film Bodyguard yang dibintangi oleh Whitney Houston dan Kevin Costner mungkin cukup memberikan gambaran.

security / untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha bagi keamanan gedung, Universitas, Perkantoran, Rumah Sakit, Mall, Apartemen, Industri dan asset-asset penting lainnya agar dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para penghuni, tamu maupun pengunjung lainnya yang akan berkunjung.

Para pengguna menyadari bahwa kurangnya kemampuan para penyedia jasa keamanan dalam menangani bidang secara tepat sehingga dapat menghilangkan rasa dan kenyamanan selama berada dilingkungan gedung karena tidak banyak para penyedia dapat memenuhi kebutuhan tersebut profesional dan tidak sedikit para pengguna yang memiliki bagian mengalami dampak yang kurang menguntungkan baik dari segi administrasi, peningkatan biaya, belum lagi adanya masalah dengan kepersonaliaan.

Tubuh-Tubuh Tegap dan Berotot

Sebuah perusahaan yang memberikan jasa keamanan biasanya akan dipenuhi oleh laki-laki dengan tubuh tegap tinggi dan berotot, berkepala plontos atau berambut cepak, berkaca mata hitam dengan alat komunikasi yang melekat di telinga.

Laki-laki dengan profil fisik seperti itu memang merupakan gambaran para pengawal. Tapi, tidak semuanya mempunyai bentuk tubuh seperti itu. Ada juga yang agak pendek tapi kekar dan gesit. Tatapan garang dengan suara mantap dan keras adalah juga modal seorang bodyguard.

Jasa Security

Pemakai / Jasa Security

Bila di daerah perumahan biasanya para petugas keamanan ini disebut satpam. Mereka akan selalu berpatroli secara periodik dan menanyakan identitas setiap orang yang dianggap asing yang akan masuk ke kompleks perumahan, tapi sistemnya borongan. Dalam artian bahwa satpam kompleks menjaga seluruh kompleks tidak secara spesifik menjaga rumah tertentu.

Tidak dengan jasa keamanan khusus yang mendapat tugas menjaga seorang selebritas, misalnya. Mereka akan senantiasa selama 24 jam selagi masih disewa akan menemani sang selebritas ke mana pun dia pergi. Kamar tidurnya pun akan dijaga. Para bodyguard tersebut hanya akan mengikuti kemauan siapa yang membayarnya dan melakukan tugasnya dengan baik dan disiplin penuh.

Para bodyguard ini memang dilatih untuk itu.  Mereka pun mempelajari ilmu kejiwaan walaupun tidak mendetail secara teori, tapi langsung pada aplikasinya. Mereka tahu harus berbuat apa bila terjadi suatu kasus. Pelatihan yang tidak hanya pembentukan fisik ini benar-benar menjadikan seorang bodyguard mampu menjaga targetnya. Bahasa sandi dan strategi penjagaan pun harus mereka kuasai.

Jadi, menjadi bodyguard tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Taruhannya adalah nyawa mereka ataupun nyawa orang yang mereka jaga. Tugas yang berat inilah yang membuat jasa keamanan menjadi agak mahal dan tidak semua orang bisa menyewanya.

Perusahaan / Jasa Security

Salah satu perusahaan yang menyediakan berupa regu satpam yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang menyewanya adalah PT Cakra Mandiri Perkasa yang berlokasi di Depok. Perusahaan ini sudah mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berwenang.

Perusahaan ini mempunyai kurikulum tersendiri dalam mendidik para calon satpamnya. Para calon satpam tersebut sudah dilatih bagaimana menjaga gudang, kantor, mal, tempat umum, dan lain-lain. Mereka pun dilatih bagaimana menghadapi demo karyawan dan kerusuhan lainnya.

jasa yang diberikan perusahaan keamanan ini ternyata cukup kompleks juga. Selain alat yang canggih yang tentunya harus mempunyai izin dari Kepolisian karena menyangkut penggunakan senjata tajam.

JASA SECURITY

Tags: , , , ,

admin on March 15th, 2010

DI HORMATI SATPAM/SECURITY

JASA SATPAM Seperti biasa kalau pekerjaan banyak sang bos selalu memintaku untuk kerja lembur. Dengan harapan pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan tepat waktu.Jam menunjukkan pukul 6 malam berarti aku harus pulang karena memang batas lembur sampai jam segitu. Aku lembur sendirian sehingga kuncipintu ku bawa dan akan kuserahkan ke satpam. Setelah aku kunci ruangan terlihat sepi sekali bebrarti satu perusahaan mungkin hanya aku yang lembur. Dengan santainya aku berjalan menuju pos satpam yang berjarak kurang lebih 200 dari ruanganku.

Tiba-tiba melihat aku datang para satpam yang duduk santai berdiri tegak sambil memberi aba-aba hormat.Tak kalah kagetnya aku juga memberi tanda hormat dengan mengangkat tanganku.Aku heran kok begitu hormatnya para satpam terhadap pelaksana seperti aku,padahal ndak biasanya seperti itu.

Keheranan aku terjawab setelah terlihat mobil Direksi tepat dibelakangku.

Oh ternyata hormatnya satpam tidak kepadaku tapi pada Direksi yang ada di dalam mobil.

Aku cengar-cengir sendiri. Satpam yang melihatku juga tersenyum seolah mengejekku.Sial… Langsung aja aku lari menuju mobil jemputanku yang baru datang.

SURAT KEPADA TUHAN ( HUMOR JASA SATPAM / SECURITY )

Seorang anak kecil bernama badu mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tuhan yg isinya

Kepada Tuhan

“ Wahai Tuhan berilah aku uang Rp.10.000, aku tidak punya uang buat beli mainan “

Setelah diberi perangko surat itu dibawa ke kantor pos

Pak pos yang membawa surat tersebut kebingungan , mau dikirimkan kemana surat itu, pas lagi bingung lewatlah serombongan Satpam/Security yang habis dinas malam, melihat pak pos kebingungan dimintalah surat itu sama satpam, karena merasa terenyuh akhirnya para satpam tersebut saweran mengumpulkan uang, terkumpul Rp 9.000 yang akhirnya ramai-ramai dibawa ke alamat si badu, anak kecil yang mengirim surat tersebut, dengan suka cita si badu menerima uang tersebut.

Besoknya si Badu kembali mengirim surat yang isinya

Kepada Tuhan

“ Terima kasih tuhan atas kiriman uangnya, tetapi lain kali jangan dikirim lewat satpam/security soalnya dipotong Rp. 1000 “

Robot Satpam Gantikan Manusia Jaga Keamanan

Tags: ,

admin on February 18th, 2010

Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol.: 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya dalam negeri;

b. bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri melakukan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum;

c. bahwa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat khususnya peran dan fungsi badan usaha di bidang pengamanan, Polri berwenang memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang …

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pedoman Pembinaan Badan Uusahan Jasa Pengamanan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berhasil guna.

2. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disebut BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyedia tenaga pengamanan, pelatihan/pendidikan , kawal uang/barang berharga, konsultasi , penerapan peralatan , dan penyediaan satwa.

3. Surat Rekomendasi adalah surat keterangan sebagai saran untuk mendapatkan izin operasional BUJP yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) setempat di tempat badan usaha tersebut beroperasi.

4. Surat Izin Operasional Jasa Pengamanan adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat tersebut diberi izin untuk melakukan kegiatan promosi, proses tender, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan di bidang pengamanan.

5. Audit BUJP adalah suatu kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka menilai kelayakan dan kemampuan dari badan usaha tersebut.

6. adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh Instansi/proyek/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan swakarsa di lingkungan/kawasan kerjanya.

7. Pengamanan …

7. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan .

8. Barang Berharga adalah segala macam barang yang mempunyai nilai tinggi dan sangat berarti sehingga memerlukan pengamanan secara khusus.

9. Senjata Api dan Bahan Peledak adalah peralatan senjata api non organik TNI atau Polri, gas air mata, alat/peralatan kejut dengan listrik, dan bahan peledak untuk kepentingan bela diri yang perizinannya melalui Badan Intelijen (Baintelkam) Polri.

10. Tenaga Ahli adalah orang yang karena latar belakang pendidikan/pengalamannya memiliki kemampuan dan keterampilan teknis/sistem pengamanan secara profesional.

11. Wilayah Usaha adalah wilayah dimana badan usaha yang bersangkutan dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas pembagian wilayah hukum Polda.

BAB II

BUJP

Pasal 2

Penggolongan BUJP meliputi:

a. Usaha Jasa Konsultasi (Security Consultancy);

b. Usaha Jasa Penerapan Peralatan (Security Devices);

c. Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan (Security Training and Education);

d. Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (Valuables Security Transport);

e. Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guard Services);

f. Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9 Services).

Pasal 3

(1) Usaha Konsultasi (Security Consultancy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memberikan kepada pengguna berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek.

(2) Usaha Penerapan Peralatan (Security Devices) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memberikan kepada pengguna berupa penerapan teknologi peralatan pengamanan dalam kaitannya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu objek.

(3) Usaha Pendidikan dan Latihan (Security Training and Education) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memberikan berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang guna menyiapkan, meningkatkan, dan memelihara kemampuan tenaga .

(4) Usaha …

(4) Usaha Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (Valuables Security Transport) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, memberikan berupa pengangkutan uang dan barang berharga.

(5) Usaha Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guard Services) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memberikan berupa penyediaan tenaga untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna .

(6) Usaha Penyediaan Satwa (K9 Services) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, memberikan berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna .

Pasal 4

Bentuk kegiatan Badan Usaha Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

a. melakukan penilaian kelayakan pengamanan objek, asset, dan lingkungan;

b. membuat perencanaan bentuk dasar dan desain pengamanan yang berstruktur dan sistematis sesuai dengan potensi kerawanan objek yang diamankan;

c. mengadakan penelitian dan pengembangan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek;

d. memberikan perancangan sistim perangkat pengamanan yang efektif dan efisien pada suatu objek pengamanan berdasarkan potensi kerawanan dan kondisi lingkungan;

e. membantu pemakai dalam mengimplementasikan sistem perangkat pengamanan yang baru atau mengkaji ulang sistem pengamanan yang telah ada;

f. memberikan konsultasi di bidang resiko bisnis (bussiness risk), termasuk informasi pengamanan dan bisnis; dan/atau

g. pengumpulan informasi untuk kepentingan pengamanan swakarsa internal perusahaan (client) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bentuk kegiatan Badan Usaha Penerapan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

a. merencanakan pengadaan, rancang bangun (design), pemasangan, dan pemeliharaan peralatan kecuali untuk peralatan senjata api, gas air mata, alat/peralatan kejut dengan tenaga listrik, dan bahan peledak yang perizinannya melalui Baintelkam Polri;

b. menetapkan garansi atas penggunaan peralatan ;

c. menyiapkan dan melatih tenaga operator untuk menjamin beroperasinya peralatan ; dan/atau

d. menyusun …

d. menyusun tata cara, prosedur dan mekanisme sistem tanda bahaya atau darurat guna bantuan dan pertolongan pertama.

Pasal 6

Bentuk kegiatan Badan Usaha Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:

a. menyelenggarakan pendidikan tenaga dengan kualifikasi kemampuan dasar Gada Pratama dan Gada Madya, kecuali untuk Gada Utama diselenggarakan oleh Markas Besar (Mabes) Polri;

b. menyelenggarakan pelatihan spesialisasi bekerja sama dengan instansi, otoritas terkait atau BUJPP yang direkomendasikan oleh instansi terkait;

c. menyelenggarakan pelatihan penyegaran bagi anggota yang sudah bertugas dalam rangka pemeliharaan kemampuan dasar ; dan/atau

d. menyelenggarakan penataran, lokakarya, dan seminar di bidang security.

Pasal 7

Bentuk kegiatan Badan Usaha Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:

a. menyiapkan infrastruktur dan sarana angkutan yang memenuhi persyaratan standar asuransi internasional;

b. menyiapkan tenaga pengawal tetap dari Polri dan pengemudi yang memenuhi persyaratan;

c. mengasuransikan uang dan barang berharga yang diangkut/dikawal;

d. mengasuransikan personel yang melaksanakan dan pengangkutan uang dan barang berharga; dan/atau

e. melakukan uang dan barang berharga dalam wilayah Indonesia.

Pasal 8

Bentuk kegiatan Badan Usaha Penyediaan Tenaga Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari:

a. menyiapkan tenaga pengamanan yang berkualifikasi minimal berpendidikan dasar (Gada Pratama);

b. memberikan kompensasi, asuransi, dan jaminan kesejahteraan lain bagi setiap anggota serta kejelasan status ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengatur kegiatan pengamanan dalam lingkungan/kawasan kerjanya sesuai permintaan pengguna ; dan/atau

d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan dalam lingkungan/ kawasan kerjanya.

Pasal …

Pasal 9

Bentuk kegiatan Badan Usaha Penyediaan Satwa (K9 Services) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri dari:

a. menyediakan satwa yang mempunyai kemampuan khusus untuk membantu tugas sesuai dengan permintaan pengguna ;

b. melatih pawang satwa;

c. melatih satwa; dan/atau

d. menyewakan satwa.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) BUJP dalam melaksanakan kegiatannya wajib:

a. menaati ketentuan peraturan perundangan;

b. merahasiakan sistem para penggunanya; dan

c. membuat laporan setiap semester yang ditujukan kepada Karo Bimmas Polri dan tembusan kepada Kapolda U.p. Karo Binamitra setempat.

(2) Isi laporan setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. data personel/karyawan badan usaha;

b. daftar pengguna yang menjadi pelanggan (client);

c. data yang dikelola; dan

d. kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB IV

TATA CARA MENDAPATKAN SURAT REKOMENDASI DAN

SURAT IZIN OPERASIONAL BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Surat Rekomendasi

Pasal 11

(1) Pimpinan badan usaha sebagai pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) setempat U.p. Karo Binamitra untuk mendapatkan surat rekomendasi dengan melampirkan:

a. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan sebagai salah satu bidang usahanya;

b. struktur …

b. struktur organisasi badan usaha;

c. daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup singkat masing-masing;

d. surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan sebagai salah satu bidang usahanya;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat;

g. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri (BKPMD) untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Badan/Instansi terkait;

h. surat izin kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Badan Intelkam Polri, apabila menggunakan tenaga kerja asing;

i. membuat surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila tidak menggunakan tenaga kerja asing;

j. surat pernyataan di atas materai akan menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan Polri;

k. surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang ; dan

l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha.

(2) Surat Rekomendasi ditandatangani oleh Karo Binamitra atas nama Kapolda.

(3) Surat Rekomendasi berlaku untuk satu macam/jenis bidang usaha dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut.

(4) Surat Rekomendasi digunakan untuk mengurus izin operasional dan bukan merupakan izin operasional/kegiatan.

Bagian Kedua

Surat Izin Operasional

Pasal 12

(1) Setiap badan usaha hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha setelah mendapat Surat Izin Operasional dari Kapolri.

(2) Persyaratan Surat Izin Operasional terdiri dari:

a. Persyaratan Umum; dan

b. Persyaratan Khusus.

Pasal …

Pasal 13

Persyaratan Umum Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. surat rekomendasi dari Polda setempat;

b. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan sebagai salah satu bidang usahanya;

c. struktur organisasi badan usaha;

d. daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup/curicullum vitae masing-masing;

e. surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan sebagai salah satu bidang usahanya;

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat;

h. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri (BKPMD) untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Badan/Instansi terkait;

i. bagi Tenaga Kerja Asing harus memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku;

j. surat pernyataan bermaterai akan menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan Polri;

k. surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan;

l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha.

Pasal 14

Persyaratan Khusus Surat Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. bagi badan usaha yang bergerak di bidang konsultan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan memiliki tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis/sistem pengamanan;

b. bagi badan usaha yang bergerak di bidang penerapan peralatan , selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan memiliki surat rekomendasi uji coba atas peralatan pengamanan yang akan dipasarkan sesuai standardisasi yang dikeluarkan oleh Biro Penelitian dan Pengembangan Polri, khusus untuk senjata api dan bahan peledak mendapatkan izin dari Baintelkam Polri;

c. bagi …

c. bagi badan usaha yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan , selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan latihan yang ditentukan Polri;

d. bagi badan usaha yang bergerak di bidang kawal angkut uang dan barang berharga, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan memiliki sarana angkutan khusus (armored car) dan ruang khusus (strong room/vault);

e. bagi badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan mengasuransikan anggota Satuan Pengamanannya kepada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);

f. bagi badan usaha penyedia satwa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan memiliki fasilitas kandang dan tempat pelatihan.

Pasal 15

(1) Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan Surat Izin Operasional yang ditujukan kepada Kapolri U.p. Karo Bimmas Polri untuk mendapatkan pengesahan izin operasional badan usahanya dengan melampirkan semua persyaratan.

(2) Setelah persyaratan dipenuhi maka akan dilakukan audit kesiapan bagi izin baru dan audit kinerja bagi izin lama (perpanjangan) oleh Tim Audit untuk menilai layak atau tidak diterbitkan izin operasionalnya.

(3) Surat Izin Operasional Kegiatan Badan Usaha ditandatangani oleh Karo Bimmas Polri atas nama Kapolri.

(4) Wilayah kegiatan dari BUJP ditentukan dalam Surat Izin Operasional Badan Usaha yang diterbitkan.

(5) Surat Izin Operasional BUJP berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi izin baru, dan 2 (dua) tahun bagi izin perpanjangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 16

Polri melakukan pengawasan terhadap BUJP melalui kegiatan audit yang dilakukan secara berkala dan insidentil.

Pasal 17

(1) Tim Audit dibentuk dan dipimpin oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk, yang anggotanya berasal dari perwakilan asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan dan instansi terkait.

(2) Proses Audit meliputi persyaratan administrasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, program serta operasional perusahaan.

(3) Pelaporan …

(3) Pelaporan hasil audit merupakan evaluasi dan rekomendasi terhadap kinerja BUJP, dan berlaku sesuai dengan peruntukannya.

(4) BUJP berkewajiban melaksanakan rekomendasi hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

(1) BUJP yang tidak membuat laporan setiap semester sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, selama 2 (dua) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa teguran.

(2) BUJP yang tidak memperpanjang Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku Surat Izin Operasional berakhir, dikenakan sanksi pembekuan Surat Izin Operasional.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi pembekuan Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP tidak mengajukan perpanjangan Surat Izin Operasional, maka dikenakan sanksi pembatalan Surat Izin Operasional.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembinaan BUJP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CAP TTD

Drs. SUTANTO

JENDERAL POLISI

Sumber: MABES POLRI

Baca juga :

Tags: , , , , , , , ,

admin on February 12th, 2009

Jasa Pengamanan

Satpam yang merupakan singkatan dari , adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan fisik (physical security) dalam rangka penyelenggaraan swakarsa di lingkungan kerjanya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Oleh karena itu, lembaga secara resmi dibentuk pada 30 Desember 1980 melalui surat keputusan kepala kepolisian negara.

Jenjang pelatihan satpam berdasarkan Peraturan Kepala Polri No.Pol. 18 Tahun 2006 ada 3 tingkatan.

* Dasar (Gada Pratama), merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam. Lama pelatihan empat minggu dengan pola 232 jam pelajaran. Materi pelatihan a.l. Interpersonal Skill; Etika Profesi; Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satpam, Kemampuan Kepolisian Terbatas; Bela Diri; Pengenalan Bahan Peledak; Barang Berharga dan Latihan Menembak; Pengetahuan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Penggunaan Tongkat Polri dan Borgol; Pengetahuan Baris Berbaris dan Penghormatan;
* Penyelia (Gada Madya), merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Lama pelatihan dua minggu dengan pola 160 jam pelajaran dan
* Manajer (Gada Utama), merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu chief security officer atau manajer . Pola 100 jam pelajaran.

Selain lembaga pendidikan kepolisian negara seperti Sekolah Polisi Negara, hanya perusahaan satpam yang sudah memiliki izin operasional dari Kepala Polri sebagai badan usaha pendidikan dan latihan , boleh menyelenggarakan pelatihan satpam. Kepolisian Wilayah, Kepolisian Wilayah Kota Besar, Kepolisian Resor, Kepolisian Resor Kota hanya melakukan latihan penyegaran.

Seperti perusahaan lainnya PT. CAKRA MANDIRI PERKASA juga telah mengantongi ijin operasional baik dari MABES POLRI maupun dari POLDA METRO JAYA hal ini diimplementasikan dengan adanya pertemuan rutin yang dilakukan baik oleh Polda Metro Jaya maupun dari Mabes Polri yang bertujuan untuk penyegaran dan sambung rasa antara Perusahaan dengan Kepolisian.

Berbicara mengenai yang telah dilakukan oleh semua perusahaan , PT. CAKRA MANDIRI PERKASA memiliki keunggulan tersendiri di bidang penyelenggaraan Outsourcing salah satu yang di kedepankan adalah Motto PT. CAKRA MANDIRI PERKASA yaitu ” menggapai kemuliaan tanpa kezaliman” yang artinya kemajuan perusahaan adalah kesejahteraan anggota .

Belantara kota jakarta yang dipenuhi dengan gedung bertingkat sangat membutuhkan satpam gedung atau pengamanan gedung. Satpam gedung sendiri akan efektif jika pengelolaannya sesuai standar operasional. Mengapa satpam gedung itu diperlukan ? Banyaknya kasus kasus yang melanda negeri ini seperti terorisme ataupun bencana alam akan sangat memerlukan satpam gedung dan akan lebih efektif lagi jika manajemen setempat mempercayakan kepada satpam gedung ini karena jalinan aparat kepolisian dengan satpam sangat erat.By PT. Cakra Mandiri Perkasa | Jasa Pengamanan

Tulisan terkait : Robot Satpam, humor satpam, , foto satpam Cakra mandiri

Tags: , , , , , , ,

admin on February 12th, 2009

satpam

satpam

TOKYO – Sebuah perusahaan di Jepang telah mengembangkan sebuah robot Satpam. Meski berukuran kecil, namun jangan ragukan kemampuannya dalam menjaga gedung atau menjadi petugas Jasa Keamanan.

Perlahan tapi pasti, pekerjaan manusia akan tergantikan oleh robot. Sebab, perusahaan termasuk Co Ltd dan Alacom Co Ltd yang berbasis di Jepang membuat robot satpam yang mampu menjaga keamanan layaknya seorang satpam. Robot yang bernama T-34 satpam, saat ini sudah dapat dalam bentuk prototipe-nya, dan siap diproduksi untuk dipasarkan.

Dari segi fisik, T-34 satpam lebih mirip dengan vacum cleaner yang dipasang 4 roda dikedua sisinya. Meski ukurannya kecil jangan ditanya kecepatannya, karena T-34 satpam bisa melaju hingga 10km/jam. Sensornya pun mampu menangkap segala tindak tanduk yang mencurigakan.

Namun, satpam robot ini tidak diketahui apakah dilengkapi senjata api seperti pada umumnya seorang satpam, yang jelas T-34 satpam dilengkapi jaring yang siap menangkap para penjahat atau orang mencurigakan. Demikian yang dilaporkan Japan Today, Jumat (23/1/2009).

Kecanggihan yang lainnya adalah, T-34 satpam mampu digerakan dari jarak jauh melalui ponsel. Dan pastinya, sensor alarm gedung yang langsung terhubung dengan robot ini.

Posting By :

Perusahaan Jasa Keamanan PT. Cakra Mandiri Perkasa


Tags: , , , , ,